Nasional, Oku, Politik, Sumsel176 Dilihat
Suasana audiensi di Ruang rapat DPRD OKU dalam ormas yang mempertanyakan

Baturaja,sebimbing.com – Kelompok masyarakat yang menamakan dirinya Forum Ormas dan Masyarakat Peduli OKU mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (DPRD OKU) pada Kamis (29/1/22).

Kehadiran masyarakat yang tergabung dalam Forum Ormas dan Masyarakat Peduli OKU itu untuk mempertanyakan besarnya defisit anggaran pada tahun 2021 yang terjadi di kabupaten berjuluk bumi Sebimbing Sekundang itu.


“Kami hari ini menyampaikan keresahan masyarakat, terkait “kas kosong” (defisit anggaran) yang terjadi di OKU ini, kami mempertanyakan kenapa Pemkab OKU bersama dinas-dinasnya melaksanakan pembangunan padahal tidak ada uangnya, informasi yang kami peroleh defisit anggaran pada tahun 2021 mencapai 248 milyar, ” ujar Josi Robet, koordinator Forum Ormas dan Masyarakat Peduli OKU menyampaikan pandangannya dalam forum audiensi.


Menurut pria yang juga menjabat sebagai Ketua Gerakan Rakyat dan Pemuda OKU (garda OKU) itupihaknya menduga adanya pemaksaan berjalannya proyek-proyek tak penting dan bukan prioritas.


“Kami menduga ada setor-menyetor fee kepada pihak dan oknum-oknum tertentu, sehingga pelaksanaan proyek infrastruktur yang tak pentting tetap dilaksanakan,” sambungnya.

Seharusnya menurut Robet saat mengetahui adanya defisit anggaran pihak eksekutif dan legislatif dapat membatalkan kegiatan-kegiatan yang tidak penting tersebut pada APBD Perubahan. Robet juga menjelaskan bahwa pihaknya mendapati banyak pembangunan yang dirasa kurang tepat, contohnya pembangunan jalan ke kebun yang jarang dilalui masyarakat.


“Kami menduga ada fee yang sudah dibayarkan terlebih dahulu, sehingga ini (fee yang dibayarkan) menjadi pemaksaan pembangunan di OKU, dinas-dinas tidak memiliki kekuatan untuk membatalkan proyek-proyek ini di APBD Perubahan,” ucap Robet dengan nada tinggi.


Senada dengan Josi Robet, salah satu peserta audiensi, Ahmad Mubasyir dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah OKU Raya juga menyoroti defisit anggaran yang terjadi di OKU.


“Sudah tau kas tidak ada, tapi pekerjaan tetap dipaksakan dilaksanakan, akhirnya terhutang,” ujar Mubasyir.


Menanggapi penyampaian dari Forum Ormas dan Masyarakat Peduli OKU itu, Ir. H. Marjito Bachri , menjelaskan konstruksi anggaran di Kabupaten OKU.


“Anggaran itu dibahas dan di godog di badan anggaran, lalu dibahas di komisi-komisi yang bersangkutan (bersama dinas terkait), bagi kami DPRD setelah membahas itu (anggaran) dan disahkan, bukan punya siapa-siapa (anggaran itu) artinya punya rakyat, kami hanya sebatas mengelola, artinya postur anggaran itu sendiri,” beber Ketua DPRD OKU itu.


Terkait penyebab besarnya defisit anggaran seperti yang dipertanyakan Forum Ormas dan Masyarakat Peduli OKU, menurut Marjito pihak yang dapat menjawabnya secara detail adalah pemerintah. Sebab menurutnya jika sudah dibahas berarti semuanya sudah akor.


“Mengapa tiba-tiba kas kosong? Sekelumit yang saya dapatkan, ketika kita membahas anggaran itu, sumber-sumber uangnya dari pemerintah pusat, pajak yang didapatkan dari OKU, maka keluarlah angka APBD, nah mungkin yang menjadi kurang sangat drastis ini apakah pemerintah pusat transfernya tidak sesuai dengan angka yang di prediksikan (saat pembahasan anggran)ini mungkin ini nanti bisa dijawab oleh BKAD,” lanjutnya.


Marjito Bachri juga menyampaikan bahwa saat pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD OKU dirinya sempat wal out karena dirinya juga mempertanyakan seperti yang dipertanyakan oleh Forum Ormas dan Masyarakat Peduli OKU.
Dijelaskan pula oleh anggota DPRD OKU Elan Abidin bahwa dalam setelah APBD di sahkan, dan saat tahun berjalan dengan adanya wabah Covid, sehingga banyak yang tidak tercapai seperti PAD dan transfer pusat.


“Uang yang masuk tidak bias mengcover yang harus dibayarkan, defisit kita tidak mencapai 200 milyar, tapi hanya 119 milyar, akibat Covid ini bukan hanya kita yang terganggu, tapi daerah lain juga sama, yang lebih kompeten lagi menjawab ini adalah BKAD,” terang Erlan.
Erlan juga menjelaskan bahwa anggaran itu setelah di ketok palu harus dilaksanakan, dan tidak bisa dihalangi untuk dilaksanakan, dan pada APBD Perubahan tidak ada pembahasan proyek.


Sementara itu perwakilan BKAD menjelaskan bahwa di akhir tahun 2021 kas daerah memang mengalami gangguan karena adanya kurang salur dari sektor pajak dan juga pemotongan dana alokasi umum
“Akibatnya akhir tahun banyak kegiatan yang tidak terbayarkan,” ungkap nya.


Menanggapi apa yang disampaikan oleh DPRD OKU dan juga BKAD OKU, Josi Robet menegaskan bahwa pihaknya akan melanjutkan mengumpulkan data-data, melakukan kajian dan berkonsultasi dengan para ahli.


“Sesuai dengan informasi yang kami dapatkan dari audiensi ini tadi, kami akan melanjutkan mengumpulkan data-data, melakukan kajian dan berkonsultasi dengan para ahli,” tegasnya.


Forum Ormas dan Masyarakat Peduli OKU sendiri adalah gabungan dari Ormas, Organisasi Mahasiwa dan Organisasi Pemuda diantaranya Gerakan Rakyat dan Pemuda OKU (Garda OKU), Barisan Pemuda Lengkiti Bersatu (BPLB), serta Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah OKU Raya.

Audiensi yang dilaksanakan di Ruang Badan Musyawarah DPRD OKU tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD OKU Ir. H. Marjito Machri serta dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD OKU Yoni Risdiyanto, Ketua Komisi 2 DPRD OKU Parwanto, anggota DPRD OKU Parwin dan Elan Abidin, perwakilan Dinas PUPR OKU, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) OKU.(des)