Dalam konteks nasional, Presiden Prabowo merespons situasi ini dengan melakukan reshuffle kabinet.
Reshuffle bukan hanya pergantian personel, tetapi juga strategi politik untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, memperbaiki citra, sekaligus memberi sinyal bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan evaluasi. Aksi rakyat dan mahasiswa, dengan demikian, memiliki korelasi langsung sebagai pemicu pergeseran dinamika kekuasaan dan arah kebijakan nasional.
Kondisi ini juga seharusnya menjadi momentum refleksi bagi DPRD OKU dan pemerintahan di Kabupaten OKU. Aspirasi rakyat yang masif di tingkat nasional maupun lokal harus dibaca sebagai alarm peringatan agar legislatif dan eksekutif tidak berjalan di ruang hampa. DPRD OKU harus lebih serius menjalankan fungsi pengawasan, bukan sekadar formalitas apalagi ikut bermain mata, sementara pemerintah daerah harus memperkuat pelayanan publik, transparansi anggaran, serta keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat.
Korelasi antara masifnya demonstrasi, reshuffle menteri, dan dorongan perbaikan di tingkat daerah pada akhirnya bermuara pada satu pesan utama: Sayangi OKU dengan menghadirkan pemerintahan yang jujur, responsif, dan amanah. Jika momentum ini dilewatkan begitu saja, maka suara rakyat yang berkumandang di jalanan akan menjadi catatan sejarah bahwa pemerintah gagal membaca tanda zaman. Namun jika dimanfaatkan dengan bijak, aksi ini bisa menjadi pijakan awal bagi lahirnya perbaikan besar secara nasional,di OKU maupun Sumatera Selatan.
