Bawaslu Oku Buat Kampung anti Politik uang dan Hoax


BATURAJA,SEBIMBING.COM РGuna pencegahan politik uang dan hoax saat pilkada serentak khususnya di Kabupaten OKU. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan launching Kampung anti politik uang dan Hoax di Kelurahan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat. 


Launching tersebut ditandai dengan pemukulan Kentungan oleh Ketua Bawaslu RI Mochammad Afifuddin didampingi Bawaslu Sumsel dan Bawaslu OKU.

Ketua Bawaslu OKU, Dewantara Jaya Mengungkapkan. Dipilihnya Kelurahan air gading sebagai kampung anti politik uang dan Hoax karena di lihat dari segi kehidupan masyarakat nya yang majemuk dan letak geografis Kelurahan yang memiliki banyak pintu masuk.


” Kelurahan air gading ini bisa masuk dari mana saja dan termasuk kampung dengan kemajemukan yang tinggi, sehingga potensi pelanggaran politik uang dan penyebaran hoax besar kemungkinan terjadi,” Ujar Dewantara.


Sementara itu, Mochammad Afifuddin Ketua Bawaslu Republik Indonesia menambahkan, Kampung anti politik uang dan Hoax di OKU ini merupakan yang pertama kali dilakukan di Sumatera Selatan yang melaksanakan Pilkada serentak.
” Ini pertama kali di Sumsel, untuk secara keseluruhan ada beberapa seperti di Riau, Jogjakarta dan daerah timur Indonesia,” Kata Afifuddin.


Diharapkan dengan adanya kampung tersebut, masyarakatnya bisa sama sama mengawasi jalannya pemilu agar terbebas dari politik uang dan hoax. ” Jangan sampai masyarakat kita tergadai oleh politik uang, jadi mari sama sama kita mengawasi agar tidak ada cela bagi orang yang ingin melakukan politik uang maupun masyarakat agar tidak menerima uang tersebut,” jelasnya.


Menurutnya berbagai pola di lakukan oleh oknum yang melakukan politik uang, oleh karena itu masyarakat harus tetap waspada dan melaporkan jika memiliki bukti adanya politik uang di lingkungan sekitar masyarakat.
” Laporkan dengan panwaslu atau sentra Gakkumdu, nanti akan dikaji bersama, terbukti maka ada sanksi yang akan diterima oleh pelaku yang melakukan politik uang,” tukasnya.


Saat pilkada politik uang dan netralitas ASN masih menjadi pelanggaran yang dominan. Untuk oelanggaran ASN sendiri pihaknya hanya merekomendasikan saja. Sementara penindakan diserahkan sepenuhnya intansi terkait.(wdr)