“Kami siap, yakinlah kami tetap berpihak kepada pekerja yang menuntut hak-haknya. Jadi jangan diragukan lagi dalam mengawal PB ini,” tegasnya.
Sementara itu ditempat yang sama, Sekretaris PD FSP PP-SPSI Sumsel, Cecep Wahyudin, memaparkan sejumlah poin klarifikasi terkait penyelesaian polemik ketenagakerjaan di perusahaan sektor perkebunan sawit tersebut.
Cecep menjelaskan bahwa penyelesaian masalah ini telah dikuasakan oleh para pekerja melalui Pimpinan Unit Kerja (PUK) SPPP-SPSI PTP Mitra Ogan, Serikat Mandiri, dan Paguyuban Pensiunan kepada PD FSP PP-SPSI Sumsel secara resmi. Langkah penyelesaian ini juga dipantau langsung oleh DPD KSPSI Sumsel hingga pengurus pusat.
Terkait kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diterbitkan perusahaan, Cecep meluruskan bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan dari para pekerja itu sendiri.
“Pengambilan langkah PHK merupakan permintaan pekerja sesuai Perjanjian Bersama di Prabumulih pada Agustus 2024 lalu. Hal ini agar ada kejelasan status pekerja karena kondisi perusahaan yang terus mengalami kerugian,” kata Cecep.