Penegakan Beberapa Perda Dinilai “Mandul” Kasat Pol PP OKU Angkat Bicara

Berita, Nasional, Oku, Sumsel144 Dilihat
Kasat Pol PP OKU Firmasnyah

Baturaja,sebimbing.com – Beberapa penegakan peraturan daerah (Perda) di kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) diduga tidak dijalankan dengan baik dinilai mandul. 

Salah satunya penegakan perda reklame berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 18 tahun 2007, setiap pelaku usaha yang ingin memasang reklame harus memperoleh izin terlebih dahulu.

Kasat Pol PP OKU Firmasnyah saat ditanya wartawan pada Jumat lalu (22/9/23) mengaku jika pihaknya tidak bisa langsung menertibkan lantaran tidak mengetahui apakah beberapa papan reklame ataupun bangunan ruko melanggar Perda. 

Dirinya berdalih pihaknya tidak menerima laporan dari intansi seperti Dispenda maupun dinas Perizinan. 

“Saat ini, kami  Satpol PP OKU selaku penegak perda, belum dapat melakukan penertiban atau pengawasan terhadap reklame yang tersebar luas di wilayah OKU, karena kami belum menerima laporan dari pihak terkait tentang pelanggaran terkait papan reklame,” Kata Firmansyah 

Firman juga menyebut bahwa pihaknya telah berupaya untuk mendapatkan data dari Dinas Perizinan, terkait pelaku usaha yang mana memiliki izin untuk memasang reklame, tetapi hingga saat ini, data tersebut belum disediakan oleh Dinas Perizinan.

“Sejak awal menjabat sebagai Kasat Pol PP, saya telah berupaya untuk mengidentifikasi pelaku usaha yang memiliki izin pemasangan reklame dengan menghubungi Dinas terkait. Namun, karena proses perizinan saat ini dilakukan secara daring, kami belum mendapatkan akses untuk melihat data tersebut,”timpalnya.

Ditanya soal pelanggaran kasatmata seperti reklame ataupun bangunan ruko yang menyalahi? Drinya juga mengungkapkan, pihaknya tidak bisa melakukan tindakan secara langsung. 

“Misalkan kita tau itu jelas melanggar tapi kita tidak punya data apa saja pelanggaranya jadi sama saja bohong,”terang Firman, seraya menegaskan pihaknya sendiri bukan tidak mau melakukan penerbitan hanya saja menghindari penerbitan secara kekerasan. 

Seperti diberitakan sebelunya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) mencatat bahwa hingga saat ini, sekitar 90 persen reklame di wilayah yang dikenal sebagai Bumi Sebimbing Sekudang ini beroperasi tanpa izin resmi.

“Hanya enam pelaku usaha yang memiliki izin untuk memasang reklame saat ini. Sementara yang lainnya belum mendapatkan izin,” kata Kepala DPMPTSP OKU, Imron Husni, yang diwakili oleh Penata Perizinan Ahli Muda, Deny Virgo beberapa waktu lalu. (Tin)