Baturaja,sebimbing.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) melalui Komisi I Bidang Pemerintahan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Sosial (Dinsos), Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), Camat Baturaja Timur terkait permasalahan sosial yang kian mencuat di Kabupaten OKU. Senin (15/8/22).
Ketua Komisi I DPRD OKU, Ledi Patra didampingi anggota Komisi I lainnya, Ir H Sayfudin AB, Naproni, dan Soderi Tario serta Parwin. Ketua Komisi I mengatakan. Tingkat kesenjangan sosial di Kabupaten OKU semakin hari semakin mencuat, hal ini menimbulkan dampak sosial lainnya. Dimana sebagai gambaran saat ini, banyaknya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Anak Jalan, Anak Funk, Pengemis dan penyandang sosial lainnya semakin hari semakin ramai berkeliaran di wilayah Kota Baturaja.
“Keberadaan penyandang sosial semakin memprihatinkan, terlebih lambannya tindakan dari Dinas Sosial untuk menangani permasalahan ini. Tempohari ada salah satu anggota DPRD OKU melaporkan terkait keberadaan ODGJ yang meresahkan masyarakat, akan tetapi tanggapan dari Dinas terkait sangat lamban. Bagai mana jika masyarakat biasa yang melapor apakah akan ditanggapi,” kata ketua Komisi I DPRD OKU.
Ditegaskannya, pihaknya menuntut Dinas terkait khusunya Dinsos OKU mengambil peren aktif dalamenangani permasalahan penyandang sosial yang sudah dinilai telah mengganggu kertiban umum. Untuk itu dirinya meminta Dinsosenunjukkan keseriusan dalam melaksanakan tugas.
“Kemana Dinas sosial selama ini. Jika memang terkendala anggaran silahkan ajukan surat akan kami perjuangkan jika itu terkait penangan masalah sosial. Kalau tidak sanggup mundur saja, gampang urusannya,” katanya.
Sementara itu, Naproni selaku anggota Komisi I DPRD OKU sangat menyayangkan kurang pekanya Dinas Sosial terhadap permasalahan penyandang sosial di Kabupaten OKU, terlebih Kabupaten OKU menjadi perhatian secara Nasional lantaran ketidak pedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat penyandang sosial.
“Baru-baru ini kita dihebohkan oleh kejadian ibu muda yang nekat mengakhiri hidupnya lantaran himpitan ekonomi. Saya mendapat informasi korban tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah. Artinya selama ini mereka merasa tidak diperhatiakan, kemana peran Dinsos. Saya berharap kedepan tidak ada lagi kejadian yang viral dari Kabupaten OKU ini yang berlatar belakang dampak ekonomi dan sosial,” ungkapnya menambahkan pihaknya sangat prihatin dengan keberadaan banyaknya anak dibawah umur yang menjadi penyandang sosial dibiarkan berkeliaran di jalan khusunya lampu merah simpang Empat Air Paoh.
Terpisah, Kepala Dinsos OKU, Saiful Kamal menerangkan bahwa pihaknya sudahewacanakan akan membentuk tim pemantau dikawasan simpang Empat Air Paoh guna mengurangi kegiatan penyandang sosial dikawasan tersebut. Untuk itu pihaknya meminta dukungan anggaran dari Komisi I DPRD OKU.
“Kami bersama instansi terkait sudah melakukan pbahasan untuk menempatkan sejumlah petugas di simpang empat Air Paoh untuk mengantisipasi keberadaan penyandang sosial dikawasan tersebut,” pungkas Saiful Kamal. (WID)
