Kemudian mendesak penghapusan tunjangan rumah dinas DPR RI serta evaluasi seluruh fasilitas dan tunjangan yang berlebihan & tidak adil baik DPR RI sampai ke DPR Daerah. Menuntut pihak Kepolisian mengevaluasi secara menyeluruh terhadap pola pengamanan aksi dengan mengedepankan pendekatan humanis bukan represif.
Para mahasiswa ini juga Mengecam insiden Baracuda yang menabrak peserta aksi, serta dengan pengusutan transparan. “Kami juga meminta agar seluruh Anggota DPRD Kabupaten OKU patungan menggunakan dana pribadi untuk memperbaiki kerusakan fasilitas yang terjadi akibat aksi 1 september kemarin.
“Kami beri waktu selambat-lambatnya 2 minggu kepada Anggota DPRD OKU untuk mempernaiki kerusakan tersebut,banyak kerusakan yang terjadi, seperti pos pamdal, pot kembang yang sengaja dipecahkan oleh masa, ini semua kami harap bisa diperbaiki dengan menggunakan dana pribadi bukan menggunakan Dana APBD,” tegasnya.
Disinggung alasan mengapa anggota Dewan harus memperbaiki fasilitas tersebut menggunakan dana pribadi, menurut Ketua GMNI OKU Ryan Akbar Permana menambahkan kericuhan masa aksi dimungkinkan karena Anggota DPRD OKU yang tidak mampu meredam aksi masa.
