Mendesak pengesahan Rancangan undang-undang (RUU) perampasan aset untuk memberantas korupsi.
Kemudian mendesak penghapusan tunjangan rumah dinas DPR RI serta evaluasi seluruh fasilitas dan tunjangan yang berlebihan & tidak adil baik DPR RI sampai ke DPR Daerah. Menuntut pihak Kepolisian mengevaluasi secara menyeluruh terhadap pola pengamanan aksi dengan mengedepankan pendekatan humanis bukan represif.
Para mahasiswa ini juga Mengecam insiden Barakuda yang menabrak peserta aksi, serta dengan pengusutan transparan, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) pelaku, dan proses pidana tegas. Menuntut Mahkamah Konstitusi meninjau ulang keputusan NO: 135/PUU-XXII/2024 karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat pasal 1967 ayat 3 UU no 7 tahun 2017 tentang UU Pemilu. Meminta negara menjamin kebebasan berpendapat sebagaimana diatur konstitusi.
Mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengevaluasi kinerja lembaga legislatif secara menyeluruh. “Kami minta agar tuntutan kami ini bisa diteruskan ke Pusat, dan kami juga meminta agar pihak DPRD OKU Transparan dalam menyampaikan tuntutan ini kepusat, jangan sampai nanti tumtutan kami ini hanya jadi tumpukan kertas dan jadi sampah,” ujar ketua Kammi Rahul Roy Adie Saputra.
