Selanjutnya Gugatan Pembatalan SK di PTUN: Dokumen administrasi Kemenag yang tidak sinkron secara linier waktu menjadi objek material bagi pemerhati hukum atau pihak yang dirugikan untuk membatalkan SK Gubernur mengenai pengangkatan PAW tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Dan Sidang Kode Etik Badan Kehormatan: Internal DPRD OKU dapat merekomendasikan sanksi pencopotan jika Badan Kehormatan (BK) mengategorikan dugaan manipulasi data instansi vertikal ini sebagai pelanggaran sumpah jabatan berat,”tegas Dedi.
Sementara itu disisi lain Ketua DPC Partai PKB OKU Feri Riski saat dimintai komentar terkait adanya pernyataan sikap 9 PAC yang menghendaki pengunduran diri Siti Insyofiah mengaku akan mempelajari terlebih dahulu. Menurutnya dirinya belum bisa menyimpulkan sebelum mentelaah jauh terkait adanya polemik di PKB itu.
“Saya akan periksa dan memanggil yang bersangkutan terlebih dahulu. setelahnya nanti akan saya laporkan ke tingkat yang lebih tinggi,” ujar Feri Riski.
