Mendagri pun meminta seluruh kepala daerah untuk benar-benar mengawal program ini dengan mengoptimalkan peran Satgas yang dibentuk. Validasi melalui inspeksi harus berjalan ketat dan petugas diberikan kewenangan penuh agar tidak ada pihak yang bermain-main dengan program krusial tersebut.
“Program bagus, kita dukung, bismillah,” tegas Mendagri dalam arahannya.
Selain pengawasan administratif, kepatuhan teknis di lapangan juga menjadi fokus. Petugas akan melaksanakan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) dengan melakukan penilaian kesesuaian langsung ke dapur-dapur SPPG.
Pemeriksaan ini mencakup denah tata ruang dapur, tingkat higienis makanan, koki maupun relawan, pengelolaan limbah yang aman, hingga pelaksanaan uji sampel pangan di laboratorium.
Sementara itu, Kepala BGN Dr. Sudaryono, B.Eng MM MBA mengingatkan pentingnya aspek kemandirian ekonomi daerah dalam pelaksanaan program ini. Dia menekankan agar kehadiran SPPG di daerah tidak dimonopoli oleh segelintir pihak, terutama dalam hal pasokan komoditas.
“Jangan sampai SPPG ada di daerah tapi mengambil bahan baku dari luar kabupaten dan memonopoli. Negara menjamin keuntungan (bagi masyarakat lokal),” ujar Kepala BGN.(*)