Ia menambahkan, literasi tidak boleh berhenti di sekolah. Perpustakaan desa bisa menjadi ruang bersama untuk belajar, berdiskusi, bahkan membuka peluang ekonomi melalui konsep perpustakaan inklusi.
Meski begitu, Kodirin mengakui ada tantangan besar yang harus dihadapi, mulai dari keterbatasan SDM pengelola, kurangnya anggaran, hingga lemahnya kesadaran masyarakat. Karena itu, Dinas Perpustakaan gencar melakukan pendampingan serta pelatihan teknis agar perpustakaan desa tidak hanya menjadi simbol, tetapi betul-betul dimanfaatkan masyarakat.
“Harapannya, desa yang sudah mendapat bantuan ini bisa menjadi contoh bagi desa lain. Literasi harus tumbuh dari bawah,” ujarnya.
Pemerintah OKU berharap kedepan literasi bisa terus berkembang dan meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat sehingga bisa bermanfaat bagi kemajuan mandiri dan umumnya kabupaten OKU.(Tin)
