Kasus ini mencuat, kata Dedi bukan tidak alasan mereka memegang beberapa dokumen penonaktifan dari Kementerian Agama (Kemenag) RI. Dalam dokumen tertanggal 14 April 2026 tersebut, Siti Inshofiyah mengajukan pengunduran diri sebagai tenaga pendidik dengan alasan “telah diangkat menjadi pejabat negara/anggota DPRD” Padahal, secara hukum ia baru resmi dilantik dan mengambil sumpah jabatan dalam Rapat Paripurna DPRD OKU dua bulan setelahnya, yakni pada 17 Juni 2026.
Tuntutan dari 9 PAC PKB OKU yang dibacakan saat Mukerkab tersebut selanjutnya diteruskan melalui surat resmi ke DPP PKB Pusat di Jakarta. Mereka mendesak Ketua Umum PKB untuk mengambil langkah tegas terkait hal tersebut.
Secara hukum tata negara kata Dedi, tekanan kompak dari 9 PAC di forum Mukerkab ini berpotensi mengeksekusi pemberhentian Siti Inshofiyah melalui tiga pintu regulasi utama.
Diantaranya pemberhentian oleh Partai (Recall): Sikap kompak bersama dari mayoritas PAC daerah di forum resmi menjadi legitimasi politik yang sangat kuat bagi DPP PKB untuk mencabut kartu keanggotaannya. Kehilangan status kader secara otomatis meruntuhkan hak kursi dewan miliknya berdasarkan ketentuan UU MD3.
